PENGARUH PENERAPAN SAP,PARTISIPASI ANGGARAN,DAN KETEPATAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH
View/Open
Issue Year
Abstract
ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN SAP,PARTISIPASI ANGGARAN,DAN KETEPATAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH Nama NPM : RAHMA WATI : 18100063 Pembimbing I : Eliana, SE, M.Si Pembimbing II : Indra Kesuma, SE, M.Si, Ak, CA Penelitian lni Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Partisipasi Anggaran, dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Transparansi Anggaran Pada BPSDM Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di BPSDM Aceh yang berjumlah 99 orang responden dengan menggunakan rumus Slovin. Variabel penerapan SAP,Partisipasi Anggaran Dan Ketepatan Sasaran Aggaran Pada BPSDM Aceh di ukur dengan menggunakan skala likert, dan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan Software SPSS 25. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Hasil pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah(SAP), partisipasi anggaran dan ketepatan sasaran anggaran terhadap transparansi anggaran pada BPSDM Aceh. Hasil uji F diperoleh angka Fhitung > Ftabel atau (22.710>1,90) dan uji signifikan bahwa p value sebesar 0,000 < p 0,000 yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa : 1. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Transparansi Anggaran Thitung Ttabel . 2. Partisipasi anggaran Thitung 2,069 > Ttabel 1,682 dan p value 0,005< dari p 0,00. 3. Ketepatan sasaran anggaran Thitung 11,840 > Ttabel 1,682 dan p value 0,0041 < dari p 0,0.
Keywords
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP),
References
Adiwirya, Muhammad Firdiansyah dan Putu Sudana. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.2 2015: 611-628.
Auditya, Lucy & Lismawati, Husaini. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fainess, 3(1), 21-42
Andini, dewi & Yusrawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi KIAT, 26(1), 33-41
Astuti, R. P., & Mulya, H. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Kecukupan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Study Pada Smks Di Kabupaten Tangerang). Jurnal Profita, 12(2), 226–241.
Handayani, Chici. (2013). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating, Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang
Darwanis & Chairunnisa, Sephi. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. 6(2), 150-174
Faradillah, Andi. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar
Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, dan Peter C. Brewer, (2013,) Akuntansi Manajerial Edisi 14. Penerjemah Kartika Dewi, Salemba Empat, Jakarta.
Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
20. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Hansen, D. R, dan Mowen, M. (2013). Akuntansi Manajerial, Buku 1, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
Herlia, Meta & Fachruzzaman, Baihaqi. (2013). Pengaruh Implementasi ANggaran Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Fairness, 3(2), 213- 230