PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020
View/Open
Issue Year
Abstract
ABSTRAK PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020 Nama NPM : Dedek Rodhatul Jannah : 18100023 Pembimbing I : Eliana, SE., M.Si Pembimbing II: Intan Novia Astuti, SE., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 data pengamatan yang diperoleh dari total populasi yaitu berjumlah 23 Kabupaten/Kota dikalikan dengan jumlah tahun pengamatan yaitu sebanyak 4 tahun dengan teknik sampling total atau sensus. Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Uji parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.
Keywords
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal
References
Aditiya, Nanda Yoga dan Novi Dirgantari. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal
pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. Kompartemen:
Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. XV, No.1, Hal. 42-56.
Adyatma, Erdi & Rachmawati Meita Oktaviani. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan
Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Dinamika Akuntansi,
Keuangan Dan Perbankan, 4(2), 190–205.
Andaiyani. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan
Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja
Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Jurnal Ekonomi Daerah 1(1).
Aqnisa, Reuty Fajar. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada
Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013). Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Arikunto, Suharsimi. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT.
Rineka Cipta. Jakarta.
Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat. Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi &
Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). ISBN: 979-26-0266-6.
Universitas Widyatama Bandung.
Damanik, Cindy Tania. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
(DBH), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja
Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara). Skripsi. Program Studi Strata 1. Departemen Akuntansi. Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Fadillah, Fuad. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum Dan Investasi Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita
Dengan Belanja Modal Sebagai Mediasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota