PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
View/Open
Issue Year
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Permasalahan yang timbul adalah apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh baik secara simultan maupun secara parsial Sampel dari penelitian ini adalah pegawai yang ada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berjumlah 29 orang pegawai dengan menggunakan tehnik sensus. Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan skala Likert, dan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan Software SPSS 25. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Hasil analisis menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil uji F diperoleh angka Fhitung > Ftabel atau (16,346>2,73) dan uji signifikan bahwa p value sebesar 0,000< p yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa : 1. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Thitung 3,755> Ttabel 1,703 dan p value 0,001< dari p 0,05 berarti signifikan. 2. Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Thitung 2,713 > Ttabel 1,703 dan p value 0,002< dari p 0,05 berarti signifikan, 3. Ketaatan pada peraturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Thitung 2,777 > Ttabel 1,703 dan p value 0,004< dari p 0,05 berarti signifikan. Dengan demikian pengaruh pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lebih dominan kuat dari pada penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan. Hasil nilai koefisien determinasi sebesar 66,2% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan) dalam menjelaskan variabel dependen (akuntabilitas kinerja) dan sisanya merupakan variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Keywords
Akuntabilitas Kinerja, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan
References
Abdallah, Zachari. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal Economac. Volume 2. e-ISSN: 2549-9807 p-ISSN:1412-3290.
Afriyanti Dwi, Guno Sabanu Harpanto, dan Fahrizal Noor. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 1, Nomor 1. 21-42.
Erlina dan Rasdiato. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. USU Press. Medan.
Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7. Universitas Diponegoro. Semarang.
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi Kesembilan, Cetakan IX. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hafiz, Muhammad. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). JOM. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 4. No. 1. Pekanbaru.
Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba.
Halim dan Kusufi. (2014). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Harrie, Annisa Meidyaroza & Dariana. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.
Indrasari, M. (2017). Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan). Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
Kartikasari, E. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4 (9).
Kuncoro, Mudrajad. (2013). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 4. Penerbit: Erlangga.
Mahmudi. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah TinggiIlmu Manajemen YKPN.
Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Moeheriono. (2015). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Peter, Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Pratolo, S., Jatmiko, B., dan Anwar, M. (2016). Financial Statement Public Sectors Berbasis Web-ICT: Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui Web-ICT untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bantul). Research Center Repository UMY.
Pujirahayu, Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal. (2020). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Litera.
Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (Empirical Study On The Regional Work Units Pekanbaru). JOM (Jurnal Online Mahasiswa). Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2 (1). Pekanbaru.
Razi, Riska Fahrul (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekom Vol. 4 No. 1. Pekanbaru.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.